Rapat koordinasi yang di gelar pada
Selasa (15/06/2021) .Berlokasi
disekretariat BKM Himalaya.Kp.Nagrak Rt.02/Rw. 05 Desa Cijujung. Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Adapun topik pembahasan dalam rapat, menyoroti program- program yang sampai hari ini belum terealisasi alias mandeg.
Rd.Ace Sumanta selaku Tim koordinator yang juga sebagai ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) Mutiara menganggap pentingnya pertemuan tersebut karena mandeknya program, yang seharusnya sejak Bulan Oktober Tahun 2020 sudah ada pencairan dana ( anggaran ), namun tertunda, karena alasan pandemi covid 19.
“Ada 8 Desa di wilayah kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor yang akan mendapatkan kucuran dana yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD ) sebesar Rp 500 juta,namun gagal,”kata Ace Sumanta. (16/06/2021)
Lebih lanjut,Ace Sumanta menjelaskan dengan kejadian ini, menjadi beban moral yang harus ditanggung oleh Koordinator BKM Desa. Karena program-program yang sudah matang dan sudah sesuai dengan prosedur, bahhkan camat Cibungbulang Yudi Nurzaman pun sudah menandatangani surat permohonan pencairan keuangan, dan selanjutnya ditujukan kepada Bupati Bogor melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor (PKPP).
“Semua jadi gagal total, sementara planning dan perencanaan sesuai dengan usulan dan ketetapan yaitu mengatasi kawasan kumuh yang ada di desa-desa yang sudah ditetapkan”,kata Ace Sumanta.
Ace Sumanta juga menambahkan jika dirinya akan meminta Bupati Bogor untuk dapat segera merealisasikan program- program tersebut dengan cepat dan
peran serta dinas terkait untuk pro-aktif dalam hal ini, tidak dipilih-pilih, ” sesuai Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang sudah sejak lama disampaikan untuk segera diselesaikan karena masyarakat sudah tau jangan sampai dianggap pemerintah bohong,” imbuhnya.
Terpisah Dudi selaku Faskel tim 15, Cibungbulang, menyampaikan, Jika mengulas ke belakang program PNPM lancar dan mulus, setelah berubah menjadi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan( P2KP) dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP) dan kini Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) malah tidak jelas.
“Pada prinsipnya kami berharap pemerintah dapat menyelesaikan dan dapat merealisasikan rencana tersebut,
” terangnya.
Dijelaskan Dudi,jika Program Kotaku yang dikelola sangat transfaran oleh BKM, bahkan setiap tahun seluruh unit-unit pelaksana di audit oleh Tim Auditor secara terbuka serta di tinjau ke lapangan. BKM adalah organisasi yang bersifat kolaboratif dan kemitraan. “Jika program-program berjalan disaat pandemi covid-19 ini, dapat membantu masyarakat dalam memecahkan banyak persoalan termasuk ekonomi dan fasilitas transfortasi seperti jalan di lingkungan hingga rumah tidak layak huni (RTLH.),”pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan rapat tersebut
Dudi Poernomo dari divisi Kelembagaan,
Okto dan Dendi dari bidang perencanaan, dan para koordinator Tim 15 se-Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Bara.Rapat berlangsung dengan aman dan tetap melaksanakan protokol kesehatan demi pencegahan penularan virus covid-19.(HER/DN)