Fiber Optik
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.Peraturan Bupati Bogor Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
Serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi.
Berbagai upaya terus dilakukan Diskominfo Kabupaten Bogor, untuk mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bogor dilakukan melalui berbagai program yakni, Integrasi Aplikasi, Pembuatan Aplikasi, Jaringan Fiber Optik, Wifi Public, Data Center, E-Office & Email Official, Service Desk, Domain Bogorkab, Smartcity, Hosting Aplikasi/Webdan Layanan 112.
Salah satu bentuk kemajuan yang terjadi seiring perkembangan dari peradaban manusia adalah perilaku masyarakat yang secara bertahap mengadopsi gaya hidup digital dalam setiap kegiatan di era globalisasi. Pemerataan akses informasi dari kota hingga ke daerah pelosok menjadi fokus pembangunan masyarakat era digital.
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital di wilayah Kabupaten Bogor.
Tahun 2022 ini, Diskominfo Kabupaten Bogor, tengah membangun jalur fiber optik di enam kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Cibinong, Citeureup, Tajurhalang, Bojonggede, Sukaraja dan Bababakan Madang.
“Untuk melayani 90 titik layanan mulai dari Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan se Cibinong raya, serta optimalisasi wifi publik di Cibinong raya,” ungkap Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto.
Untuk tahun 2023 mendatang pembangunan FO akan terus dilanjutkan, rencananya akan dibangun di empat kecamatan yakni Kecamatan Kemang, Parung, Ciseeng dan Gunungsindur.
Optimalkan Penyelenggaraan KIP, Hingga
Peroleh Penghargaan Terbaik Tingkat Jawa Barat
Dilakukan melalui berbagai program
kegiatan sebagai berikut, Publikasi Kinerja,
Layanan Kehumasan, Pengelolaan Media Informasi (Web, Medsos, Videotron, Majalah, Radio Teman FM), Penyelesaian Sengketa Informasi.Kemudian Penyediaan Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.
Bahkan beberapa waktu lalu, Diskominfo
Kabupaten Bogor berhasil meraih penghargaan pada ajang Humas Jabar Award Tahun 2022 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya meraih penghargaan terbaik ke II tingkat Provinsi Jawa Barat Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (@kabupaten.bogor).
Tidak hanya itu, dipenghujung tahun 2022
kali ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor berhasil masuk nominasi pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2022, pertama nominasi kategori media audio visual kedua kategori kampanye komunikasi publik dan berhasil masuk enam besar tingkat nasional.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu
Ramawanto mengatakan, apresiasi dan terima kasih kepada jajaran tim Diskominfo atas penghargaan yang diraih. Menurutnya
penghargaan yang diraih merupakan sebuah tantangan serta jadi pemicu supaya ia bersama seluruh jajaran Diskominfo lebih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menghadapi era digital 4.0.
“Penghargaan yang kita terima hendaknya
tidak menjadikan kita puas cukup sampai
disini, tapi penghargaan ini jadi sebuah tan-
tangan untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikannya kepada masyarakat,” terang Bayu.
Bayu menambahkan, dirinya juga sangat
apresiasi terhadap raihan prestasi yang diraih kecamatan dan desa.Itu membuktikan adanya atensi dari masing-masing kecamatan dan desa sehingga bisa membuahkan hasil prestasi.
“Saya harap tidak hanya Kecamatan
Cileungsi saja atau Desa Bojongkulur saja.Masih banyak potensi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor yang harus kita munculkan,” terangnya.
Untuk lebih memotivasi agar bisa terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi, pihaknya akan terus meningkatkan pembinaan, pemenuhan sarana dan prasarana dan lainnya. “Bentuk apresiasi kami kepada seluruh jajaran staf, kami akan berikan perhatian pemenuhan berupa fasilitas sarana dan prasarana, sehingga jajaran staf kami akan lebih produktif lagi. Semangat yang sudah terbangun tetap dijaga bahkan ditingkatkan,” imbuhnya.
Kemajuan Teknologi ini memberikan banyak kemudahan dalam melaksanakan aktivitas hampir disemua aspek kehidupan, bahkan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, dapat dikatakan telah menjadi kebutuhan yang bahkan telah mengubah mind set, pola dan tatanan kehidupan umat manusia.
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin komplek dan menyeluruh khususnya dilingkungan Pemerintahan, harus disertai kesiapan sistem keamanan informasi yang handal dan memadai guna menghindari kebocoran informasi dan serangan siber yang dapat mengganggu dan bahkan merusak jaringan informasi dan data yang dapat membahayakan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik secara lebih luas.
Untuk menjaga keamanan sistem informasi di Kabupaten Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bogor terus berupaya mengoptimalkan capaian Indeks Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
Hal itu dilakukan melalui beberapa program kegiatan yakni, Computer Security Incident
Response Team (CSIRT), Penerbitan Tanda
Tangan Elektronik esign.bogorkab.go.id, IT
Security Assessment, Jamming & Sterilisasi Ruang Rapat, Keamanan Informasi, SSL dan vulnerability assessment (ITSA) aplikasi Pemda.
Asistensi Pemanfaatan Tanda Tangan
Elektronik (TTE)
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bertujuan untuk memberikan Kemudahan, Kecepatan, Keutuhan, Keaslian, Mencegah Pemalsuan & Penyangkalan Data/Informasi Transaksi E-government.
Berdasarkan UU ITE Pasal 1 ayat 12, bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Di era digitalisasi seperti saat ini TTE
memang penting untuk dilakukan, hal itu
tertuang dalam beberapa dasar hukum penerapan sertifikat elektronik yakni, UU ITE (2008) dan PP PSTE (2012) bahwa, sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
Kemudian PP No.82 tahun 2012 PSTE
dan Pasal 41bahwa Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik.
Serta Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Bogor, pertama Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola
Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Kemudian Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Diskominfo Pemerintah Kab.Bogor
dengan BSrE dan SOP Penerbitan Tanda
Tangan Eletronik.
Implementasi TTE di Kabupaten Bogor
saat ini sudah ada 19 Perangkat daerah dan 17 Kecamatan atau sebanyak 9382 dokumen.
Layanan Open Data Dua Arah
Sejak Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) pada 12 Juni 2019. Satu Data Indonesia
adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui
Diskominfo Kabupaten Bogor terusmelakukan pengembangan layanan open data untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan data.Layanan open data ini tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Bogor.
Bahkan kini layanan open data bisa dilakukan dua arah antara pemohon data dengan penyedia data. Layanan open data telah dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu.Namun baru dikembangkan tahun 2022 ini, kini open data sudah bisa dilakukan dua
arah.
“Sehingga pemohon data bisa berinteraksi, seperti menyampaikan pertanyaan, masukan hingga saran.Bahkan menyampaikan data apa saja yang mereka cari dan butuhkan. Berdasarkan data ada sekitar 27.881 masyarakat yang telah memanfaatkan layanan open data Kabupaten Bogor,” tutur Bayu.
Kini dari empat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupatean yang layanan open datanya sudah terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar.
“Pengembangan terus kita lakukan,
untuk memberikan kemudahan akses dan
membagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah juga masyarakat melalui pemenuhan standar data. Open data ini syarat mutlak ketika menangani statistik sektoral, karena harus dibagi pakaikan setidak-tidaknya
bisa berbagi pakai ketika masyarakat membutuhkan data,” tandasnya. (Publikasi
Kinerja/Diskominfo Kabupaten Bogor)